CPNS boleh lanjut kuliah?

Terdapat dua definisi Birokrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1 sistem pemerintahan yg dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan; 2 cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang banyak liku-likunya dan sebagainya.

Dan sepertinya saya lebih setuju ke definisi yang kedua.

Sebenarnya ada definisi yang lebih representatif untuk birokrasi. Sayangnya belum dipatenkan. Dan berhubung kalian mendesak, oke, saya beri tahu, definisi itu adalah kampret. Yes, birokrasi is kampret. Tidak ada deskripsi yang lebih baik dari itu.

..

CPNS tidak boleh melanjutkan kuliah langsung pada tahun pertama mereka bekerja. Kuliah yang dimaksud ini adalah kuliah dengan biaya sendiri dan tidak mengganggu jam kerja.

Well, kalau kamu tidak melihat sesuatu yang janggal dari aturan ini, maka mungkin kamu tidak punya jempol kaki, belum sunat atau punya lima ubun-ubun di kepala.

Oke. Menuju sumber masalah. Segalanya berawal dari PMK Nomor 18/PMK.01/2009 mengenai Tugas Belajar di Lingkungan Departemen Keuangan. Lalu muncul interpretasi-interpretasi yang berujung pada ketidaksepahaman. Dalam BAB I Ketentuan Umum PMK ini telah jelas disebutkan bahwa aturan ini hanya berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang secara organik bekerja di lingkungan Departemen Keuangan, kecuali yang masih berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), atau dalam kedudukan perbantuan dari atau ke Departemen Keuangan. Yang terbiasa dengan bahasa hukum, mungkin sekarang sudah tertawa sampai terberak-berak, karena dasar hukumnya pun salah. Bagaimana kita bisa membenarkan atau menyalahkan sesuatu yang bahkan untuk menghakiminya saja kita tidak punya dasar hukum?

Kegundahan yang akan sangat berpotensi membuat otak saya kembali harus 'dikulkaskan' ini lalu membuncah dan membuat hati saya benar-benar tidak tenang, seperti ketika terlambat datang bulan. Lalu saya memutuskan untuk... bertanya.

..

Sebenarnya, tidak ada peraturan yang melarang CPNS untuk kuliah. Selama kuliah dengan biaya sendiri dan tidak mengganggu jam kantor, sah-sah saja. Masalahnya, yang alot adalah perkara administratifnya.

SK Kenaikan Pangkat dilegalisasi oleh Menteri Keuangan. Yang mana merupakan produk dan wewenang dari Biro Sumber Daya Manusia (Biro SDM) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pegawai yang kuliah berhak atas SK Kenaikan Pangkat setelah mendapat gelar pendidikannya serta mengikuti Ujian Penyetaraan Kenaikan Pangkat (UPKP). Diploma 3 STAN akan memperoleh penyetaraan langsung ke golongan III/a dari golongan II/c. Ketika kita langsung melanjutkan pendidikan di tahun pertama bekerja, paling tidak kita akan lulus dalam waktu (paling lama) 2,5 tahun. Setelah itu, pegawai berhak atas UPKP.

Persetujuan untuk kuliah di luar kedinasan, adalah di tangan masing-masing unit eselon I. Namun, ada kalanya, bahkan sering, terjadi ketidaksejalanan antara unit eselon I dan biro SDM sendiri.

Unit eselon I di kementerian keuangan memiliki karakteristik dan proses bisnis yang berbeda-beda. Misalnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Kedua unit eselon I ini memiliki karakteristik yang sangat jauh berbeda. DJP bergerak di bidang mikro, dan BKFdi bidang makro. DJP adalah unit teknis, sedangkan BKF adalah unit riset.

Sayangnya, biro SDM kerap kali berpikir seperti ini. Ketika pegawai golongan IIc naik ke golongan IIIa, akan terjadi 'penggelembungan' susunan organisasi. Jadi, organisasi akan 'gemuk' di golongan IIIa. Dan itu bukan hal baik, secara birokratis. Atasan membutuhkan bawahan, kira-kira seperti itu penjelasannya. Oke, untuk instansi seperti DJP yang unit vertikalnya tersebar di seluruh wilayah indonesia, dan satuannya sudah ribuan, pertimbangan ini tidak salah. Tetapi untuk BKF? Does it really matter?

Kalaupun memang masalahnya adalah 'penggelembungan', kenapa tidak diundur saja UPKP-nya? Tidak masalah kok, tidak UPKP dulu, yang penting kuliah dulu.

Bagus sekali! Sangat pas, dan otomatis tidak akan bisa dibantah lagi oleh siapapun yang menjadi objek pembicaraan.

Tapi, saya punya bantahannya.

Tapi BKF kan belum punya kepala Badan. Siapa yang akan mengatakan itu semua ke Biro SDM? Dulu kan ada Pak Anggito yang sangat mendukung para pegawai untuk melanjutkan sekolah, tetapi sekarang?

Sekali lagi menggunakan Pak Anggito sebagai alibi bukanlah suatu hal memalukan atau terkesan 'instan' karena secara birokratis memang begitu kondisinya. Berjuang untuk diri sendiri rasanya akan berat. Karena harapan hanya tinggal ke Sekretaris Badan.

Hanya 12 orang dan kenapa begitu sulit?

Yang bokek gue, yang capek gue, yang dimarahin bos juga gue, kenapa ngomong iya aja susah banget?

Harapan saya dari tulisan ini adalah, semoga teman-teman bisa mengilhami keterkampretan yang saya alami, dan semoga bisa menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua.

Kalau ada ide, silahkan kontak langsung. Saya benar-benar menyerah. Bantu saya mewarnai bendera putih ini.



23 Juni 2010. Lelah.